PENYESUAIAN TEORI AKUNTANSI SYARI`AH:
PERSPEKTIF AKUNTANSI SOSIAL DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Dewasa ini, nilai-nilai
agama telah dijadikan pijakan dalam pengembangan dan pelaksanaan aktivitas bisnis, sehingga bisnis
diharapkan tidak meninggalkan etika. Dalam tradisi Islam, seluruh etika yang
dijadikan kerangka bisnis, dibangun atas dasar Syariah. Syariah merupakan
pedoman yang digunakan oleh umat Islam untuk berperilaku dalam segala aspek
kehidupan Bagi umat Islam, kegiatan bisnis (termasuk bisnis perbankan) tidak
akan pernah terlepas dari ikatan etika Syariah.
Oleh karena itu, bukan hal
yang berlebihan bila, misalnya, bank Islam beroperasi berdasarkan pada nilai
etika Syariah. Bahkan secara formal bank Islam membentuk suatu badan
khusus dalam organisasinya. Badan ini bertugas memberikan pandangan dasar-dasar
etika (atau pengawasan) Syariah bagi manajemen dalam menjalankan operasi
bank (termasuk pencatatan dan pelaporan akuntansinya). Badan tersebut dinamakan
Dewan Pengawas Syariah yang berdiri secara tidak tergantung pada bagian
bank lainnya (independent) di dalam organisasi bank.
Dalam konteks pembangunan
ekonomi umat, keberadaan dan kehadiran lembaga bisnis, seperti lembaga keuangan
syariah adalah mutlak adanya. Sebab perbankan bertindak sebagai
perantara (intermediary) antara unit penawaran (supply) dengan
unit permintaan (demand). Disinilah diperlukan proses pencatatan dan
pelaporan semua transaksi dan kegiatan muamalah yang dilakukan di unit
bisnis. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi yang sesuai (relevan).
Sehubungan dengan itu, perlu pula adanya proses akuntansi. Proses akuntansi ini
tidak saja akan mempengaruhi perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan, dan
masyarakat sekelilingnya, tetapi juga organisasi yang bersangkutan. Namun
demikian, ini bukan berarti bahwa bentuk organisasi adalah faktor satu-satunya
yang dapat mempengaruhi bentuk akuntansi.
Faktor-faktor lain seperti
sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan perundang-undangan, kultur,
persepsi, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat mempunyai pengaruh besar
terhadap bentuk akuntansi. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi adalah sebuah
keutuhan (entitas/entity) informasi yang tidak bebas nilai.
Sehubungan dengan hal di
atas, Baswir menyatakan bahwa: “munculnya kesan bahwa akuntansi juga memiliki
kaitan dengan ideologi sulit untuk dielakkan, dan akuntansi seperti yang saat
ini diajarkan pada jurusanjurusan akuntansi di Indonesia, ternyata sangat kuat
dipengaruhi oleh kapitalisme. Pengaruh kapitalisme itu terutama tampak sangat
nyata pada kuatnya pengaruh prinsip ekonomi kapitalistik dalam penyajian
laporan pendapatannya.”
Dengan demikian, apabila
suatu Negara mengikuti Sistem Ekonomi Islam maka upaya yang harus dikembangkan
adalah Sistem Akuntansi Islam (Syariah). Namun perlu disadari bahwa
anggapan terhadap keberadaan akuntansi Syariah (Islam) masih banyak
dipertanyakan orang. Lahirnya akuntansi Syariah adalah setelah adanya
anggapan kurang yakin terhadap keberadaan akuntansi konvensional sebagai ilmu
pengetahuan dan pelaksanaannya dalam kaitannya dengan persoalan nilai dalam
akuntansi.
Anggapan tentang akuntansi
sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas dari nilai (value-free)
pada akhir tahun 1970-an sudah mulai digoyang keberadaannya. Anggapan tersebut
sejak lama mendominasi sebagian besar akuntan dan para peneliti di bidang
akuntansi. Keadaan semacam ini semakin kuat karena adanya kecenderungan perilaku
masyarakat yang terbawa oleh arus era informasi dan globalisasi. Ciri utama dari
era informasi dan globalisasi adalah adanya kecenderungan untuk melakukan
harmonisasi sesuatu. Hal ini berarti adanya kehendak untuk memberlakukan
praktikpraktik tertentu, termasuk praktik akuntansi secara seragam.
Fungsi manusia di muka bumi
adalah sebagai khalifah. Oleh karena itu, seluruh upaya yang dilakukan oleh
manusia harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau harus berorientasi
sosial. Demikian pula upaya kita untuk mengembangkan akuntansi syariah.
Akuntansi harus berkembang dengan menjawab kebutuhan masyarakat.
Islam melalui al-Qur'an
telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang harus diikuti oleh para pelaku
bisnis atau pembuatan laporan akuntansi menekankan pada konsep
pertanggungjawaban atau accountability, sebagaimana ditegaskan dalam
Surat al-Baqarah ayat 282. Disamping itu, akuntansi Syariah harus
berorientasi sosial. Hal ini berarti, bahwa akuntansi tidak hanya sebagai alat
untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga
sebagai suatu metode untuk menjelaskan tentang bagaimana fenomena ekonomi itu
berjalan dalam masyarakat (Islam).
Suatu badan
usaha/organisasi/lembaga baik yang bertujuan mencari laba maupun nirlaba (non-profit)
membutuhkan informasi untuk proses pengambilan keptusan dan pengembangan
perusahaan. Pada sisi inilah akuntansi berperan. Akuntansi merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari suatu gugusan tugas manajemen dalam mencapai tujuannya.
Akuntansi akan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan manajemen dalam
melaksanakan fungsi-fungsinya, yaitu: Perencanaan; Pengorganisasian; Pengarahan;
dan Pengawasan.
Fungsi-fungsi tersebut
merupakan fenomena yang akan menjadi kajian keilmuan, terutama yang berkaitan
dengan hakekat dari sudut pandang syariah Islam. Kesesuaian antara fenomena
yang terjadi dengan apa yang telah digariskan dalam sistem-Nya, yaitu ayat-ayat
al-Qur'an. Dari sinilah akan dapat ditemukan hakikat ilmu yang sebenarnya, baik
dari sisi pengertian, cara memperoleh dan kegunaan bagi masyatakat Islam pada
khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Hadjisarosa menyatakan
"sesuatu (ekonomi/akuntansi) menurut pengertian yang umum akan memperoleh
predikat syariah setelah dikenali secara benar dan utuh, dengan catatan,
benar dan utuh menurut Hukum-hukum Ketetapan-Nya (sunatullah).
Sehubungan dengan
perkembangan system ekonomi baru, yaitu sistem ekonomi Islam, tentu saja
kondisi ini menuntut relevansi seluruh instrumen, model, sistem dan paradigma
akuntansi. Dengan kata lain, kondisi ini harus dibarengi dengan munculnya keterbukaan
dan kesadaran para ilmuwan untuk menemukan dan mengembangan ilmu baru yang
sesuai dengan disiplin yang ada. Oleh karena itu, Cooper dan Hopper menyatakan
bahwa:
“… critical accounting is critical of
convetional accounting theory and practice and, through critical social
science theory, it seeks to explain how the current state of
accounting has come about”.
Pernyataan ini menandakan
betapa pentingkan critical theory dalam rangka membangun suatu teori
baru yang sesuai (relevan) dengan perkembangan masyarakat. Bagaimana kerangka
kerja yang akan ditempuh apabila kita menggunakan pendekatan critical theory?
Pada tataran yang lebib luas, menurut Lodh disarankan, bahwa: “… an
accounting researcher can ask: what, how and why accounting rationale
has become purposive, is being used, is to be used, and what are the
means for doing so in a particular context?
Melalui pendekatan critical
theory kita akan melihat suatu teori itu bukan saja terletak pada upaya
menempatkan ideology sebagai ‘bentuk pemikiran’ akan tetapi juga akan mencoba
mengkaji tentang bagaimana kondisi sosial, seperti sistem akuntansi yang dikembangkan
oleh kaum kapitalis, terpenuhinya kepuasan kebutuhan hidup, dan kebebasan diri
dari kondisi social masyarakat yang rentan.
Berdasarkan uraian di atas,
maka melalui pendekatan critical theory ini akan mampu menemukan
kerangka rasional hakikat dan penerapan teori akuntansi yang lebih sesuai dengan
budaya lokal Islam, yang sarat dengan nilai. Dengan kata lain, pendekatan yang
diterapkan dalam penelitian ini harus dimapankan sebagai: “a process which
can be used for analysing and changing the nature of any
accounting system, and its social context, of any particular
organisation”.Artinya, suatu proses yang dapat digunakan untuk menganalisis
dan mengubah hakikat sistem akuntansi dalam hubungannya dengan kondisi sosial atau
organisasi tertentu.
HISAB,MUHASABAH DANAKUNTANSI
Syariah Islam adalah syari’at yang memberikan perhatian besar
terhadap masalah hisab. Hisab adalah salah satu proses perhitungan
amal selama hidup manusia di dunia oleh Allah. Sebagai khalifah, manusia diberikan
amanah oleh Allah untuk mengelola bumi yang kemudian hasilnya dipertanggungjawabkan
kepadaNya. Oleh karena itu, setiap manusia dalam hidupnya harus selalu dalam
keadaan amanah, jujur dan komitmen tinggi terhadap janji yang telah
diucapkan kepada Allah. Hal demikian ini merupakan bagian dari perilaku manusia
yang Islami. Sehubungan dengan ini, Ghamidi (1997) mengatakan bahwa: “perilaku
yang Islami, adalah perilaku yang pelakunya, selalu merasakan adanya pengawasan
oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu
melakukan muhasaba (menghitung-hitung atau mengevaluasi) diri, terhadap
kaum Muslimin maupun terhadap yang lain, merupakan jalan dakwah kepada Islam
yang terbaik.”
Oleh karena itu, kaum
Muslimin harus kembali kepada Allah, mengoreksi diri mereka, menerapkan
perilaku Islami dalam seluruh segi kehidupan, senantiasa jujur, iman dan
qana'ah, agar kemuliaan dapat diraih kembali.
Penggunaan kata hisab akan
mengalami perubahan sesuai dengan kontek dan bentuk kalimat. Sehingga hisab
akan berubah menjadi hasaba, jika kalimat yang dibentuk berarti “selesaikan
tanggung jawab” atau “agar netral”. Kemudian akan berubah menjadi tahasaba
yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan.” Juga dapat berubah menjadi ihtisaba
yang berarti “mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang
dari Tuhan”, juga berarti “menjadikannya perhatian” atau “mempertanggung
jawabkannya”. Akhirnya dalam perkembangan selanjutnya, peristilahan kata bahasa
Inggris berkembang secara etimologis, istilah Arab justru berkembang secara
fonetis (suara), kata muhasabah (akuntansi) berkaitan dengan ihtisab dan
citranya dikaitkan dengan pencatatan perbuatan seseorang secara terus menerus sampai
pada pengadilan akhirat dan melalui timbangan (mizan) sebagai alat dan
Tuhan sebagai akuntan.
Ayat-ayat al-Qur'an yang
berkaitan dengan masalah hisab, pada intinya adalah mengandung
nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan akuntansi syariah.
Dengan demikian, apabila keinginan kita hendak membangun suatu teori tentang
akuntansi syariah, maka tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar
al-Qur'an tentang sesuatu teori. Dengan kata lain, nilai-nilai al-Qur'an harus
dijadikan prinsip-prinsip dalam aplikasi akuntansi.
Kaitannya dengan penerapan
akuntansi (muhasabah) atau pencatatan seluruh transaksi
yang dilakukan selama bermuamalah, maka al-Qur’an
memberikan rambu-rambu prinsip umum yang harus diikuti dalam bermuamalah.
Prinsip-prinsip umum ini secara tegas dinyatakan dalam firman Allah, yang
artinya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
ber-muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Dan jangnlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berutang itu
mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada
utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya
atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan
dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang
laki-laki di antara kamu ...”
Terjemahan ayat tersebut di
atas secara tegas Allah mengajarkan kepada manusia, bahwa apabila manusia
melakukan kegiatan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, maka ia harus melakukan pencatatan. Kegiatan muamalah –dalam
kerangka bisnis -memiliki makna
“berutang piutang”. Utang piutang pada intinya adalah berhubungan langsung
dengan transaksi dagang. Disamping itu juga memiliki makna pinjaman kepada
pihak lain apakah itu kepada perorangan maupun lembaga. Dalam kontek inilah
al-Qur’an mengajarkan agar seluruh transaksi pinjam meminjam atau jual beli
dilakukan penulisan transaksinya. Jika demikian maka akuntansi merupakan hal
penting dalam setiap transaksi perdagangan atau perusahaan.
Lebih-lebih lagi, proses
perdagangan atau transaksi di masa sekarang telah mengalami pergeseran.
Artinya, budaya transaksi dengan sistem kredit saat ini banyak di lakukan di samping
adanya transaksi perdagangan secara kontan (tunai). Dengan demikian, proses
pencatatannya harus dilakukan untuk transaksi kredit maupun tunai. Oleh karena itu,
setiap transaksi dalam berniaga seharusnya ditulis secara baik dan benar. Sebab
hal demikian dapat menjadi informasi penting dalam melakukan aktivitas niaga
pada masamasa yang akan datang. Dengan melakukan penulisan terhadap semua
transaksi, peminjam ataupun penjual akan lebih mudah mempertanggungjawabkan niaganya.
Hal inilah yang menjadi inti dari ayat 282 QS. Al-Baqarah tersebut di atas.
Dengan demikian, mengacu pada uraian di atas, maka secara ringkas dapat
dirumuskan prinsip umum akuntansi syariah sebagai berikut:
Keadilan
Kebenaran
Pertanggungjawaban
Berdasarkan tiga prinsip
umum tersebut dan didukung dengan bentuk-bentuk praktis hisab yang
tercantum dalam tiga puluh ayat di atas –yang akan dikenakan Allah kepada umat
manusia, maka
selanjutnya dapat ditemukan prinsip-prinsip khusus dalam akuntansi syariah.
Oleh karenanya nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban pencatatan
transaksi dapat terwujud apabila pelaporan akuntansi dilakukan dengan: benar; cepat;
terang, jelas, tegas dan informatif; menyeluruh; ditujukan kepada semua pihak; terperinci
dan teliti; tidak terdapat unsure manipulasi; dan dilakukan secara kontinyu.
PENYESUAIAN
TEORI AKUNTANSI SYARIAH
Pembicaraan akuntansi syariah
(Islam), akhir-akhir ini semakin sering kita dengar, baik di dalam negeri
maupun di luar negeri, walaupun keberadaan akuntansi syariah itu sendiri
seperti
halnya dengan keberadaan Sistem Ekonomi Islam masih dipertanyakan. Pembicaraan
semacam itu muncul karena akuntansi yang
dipelajari sampai saat ini masih tertuju dan merujuk pada system akuntansi
Barat, yang didalamnya mengandung persoalan. Beberapa diantaranya adalah (1) persoalan
kepemihakan, (2) asumsi atau basic concept, (3) efek dari persoalan basic
concept tentu saja merembes ketingkat standar, atau bahkan metode
akuntansi yang dipilih. Berangkat dari tiga persoalan dasar tersebut, maka
semua asumsi, postulat, kaidah, dan prinsip-prinsip dalam akuntansi Barat dapat
diterapkan untuk lembaga-lembaga atau perusahaan yang menegakkan nilainilai Islam.
Oleh karena itu, perlu dirancang atau dibangun sistem, format akuntansi yang menegakkan
nilai-nilai Islam.
Teori Akuntansi Syariah
Ada suatu perubahan luar
biasa dalam bidang ilmu akuntansi untuk beberapa decade belakangan ini. Sebelum
tahun 1970-an ada anggapan tentang akuntansi sebagai ilmu pengetahuan dan
praktek yang bebas dari nilai (value-free) sudah mulai digoyang keberadaannya.
Anggapan tersebut sejak lama mendominasi sebagian besar akuntan dan para
peneliti di bidang akuntansi. Keadaan semacam ini semakin kuat karena adanya kecenderungan
perilaku masyarakat yang terbawa oleh arus era informasi dan globalisasi.
Pada era informasi dan
globalisasi dalam bidang akuntansi ada upaya harmonisasi praktek-praktek
akuntansi. Hal ini berarti ada kehendak untuk memberlakukan praktekpraktek akuntansi
secara seragam seluruh dunia. Dengan kata lain, nilai-nilai local praktek
akuntansi yang mungkin
sangat berbeda dengan praktek dunia internasional sedapat mungkin dieliminasi
karena keberagaman praktek akuntansi di setiap negara dianggap menyulitkan
dalam menafsirkan laporan keuangan, atau praktek akuntansi yang beragam itu
tidak dapat diperbandingan (uncomparable).
Kasus ini mengundang reaksi
banyak kalangan, sehingga muncullah pandangan pandangan yang bersifat pro dan
kontra. Mereka yang berpandangan kontra mengecam bahwa tindakan untuk melakukan
harmonisasi merupakan tindakan pelecehan terhadap nilai-nilai lokal. Mereka
justru melihat bahwa sebetulnya akuntansi adalah suatu bentuk pengetahuan dan
praktek yang banyak ditentukan lingkungannya (non value-free).
Bahkan ada yang mengatakan akuntansi adalah "anak" yang lahir dari budaya
setempat (lokal).
Pandangan kedua, memang
secara eksplisit menolak pandangan pertama yang bersifat fungsionalis dan
positivistik, kalau ditelusuri ke belakang akar pemikiranya berasal dari August
Comte. Pemikiran ini memiliki sifat reduksionis, yaitumenghilangkan kandungan
nilai yang seharusnya terkandung dalam ilmu pengetahuan dan praktek akuntansi.
Keringnya nilai ini menyebabkan masyarakat bisnis, ketidakseimbangan tatanan sosial,
dan kerusakan lingkungan terjadi.
Akuntansi syariah,
menurut Iwan Triyuwono dan Gaffikin dikatakan, merupakan salah satu upaya
mendekontruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai.
Tujuan diciptakannya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban
bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan
teleologikal.41 Konsekuensi ontologis upaya ini adalah bahwa akuntan secara
kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas peradaban, beserta
jaringan-jaringan kuasanya, kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif
dengan seperangkat jaringanjaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam
hidup sehari-hari (ontologi tauhid).
Dengan cara demikian,
realitas alternative diharapkan akan dapat membangkitkan kesadaran diri secara
penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang kepada kuasa Allah. Dengan
kesadaran diri tersebut, ia akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam dimensi
waktu dan tempat dimana ia berada. Dengan demikian, melalui akuntansi syariah,
realitas sosial akan dirancang dan dibangun melalui muatan nilai tauhid dan ketundukan
pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi. Kesemuanya itu dilakukan dengan perspektif khalifatullah
fil ardh. Perspektif ini berarti suatu cara pandang yang sadar akan hakikat
diri manusia dan tanggung jawab kelak di kemudian hari di hadapan Allah SWT.
Akuntansi syariah pada
intinya akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandangan Islam.
Kecenderungan lahirnya akuntansi syariah adalah sangat baru dan para
ahli akuntansi syariah belum secara jelas membuat tujuannya. Hal ini
dapat menjadi suatu kasus jika diganti istilah ekonomi dunia ke akuntansi
sebagaimana dikatakan oleh Baqir as-Sadr, bahwa "Ekonomi Islam ...
bukanlah suatu pelajaran tetapi suatu teori .... Teori artinya metode dan alat
belajar untuk menafsirkan".
Oleh karena itu, akuntansi syariah
adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara
adil bukan pelajaran tentang bagaimana akuntansi itu ada. Sehubungan dengan ini
Shahata menjelaskan kemungkinan keberadaan akuntansi syariah sebagai
berikut: “Postulat, standar, penjelasan dan prinsip akuntansi yang menggabarkan
semua hal ... karenanya secara teoritis akuntansi memiliki konsep, prinsip, dan
tujuan Islam dan semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi,
sosial, politik, ideologi, etika yang dimiliki Islam, kehidupan Islam dan keadilan
dan hukum Islam. Dan Islam adalah suatu program yang memiliki bidangbidang ekonomi,
sosial, politik, ideologi, manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Kesemua ini
adalah satu paket yang tak bias dipisah.”
Shahata menjelaskan maksud
tersebut dalam rangka mempublisasi akuntansi Islam dalam bentuk definisi atau
penyataan sebagai berikut: “Kita ingin menunjukkan aspek Islam dari akuntansi
yang bersumber hukum hanya dari prinsip Islam, standar yang unik, tujuannya,
prinsip atau hal-hal yang tercantum dalam Qur'an dan Sunnah, tetapi dari
rencana sekarang dan masa depan dan sifat akuntansi yang dapat diambil dari pandangan
aspek ini sebagai suatu yang unik dan dasar dari akuntansi.”
Dalam mencari bentuk
akuntansi syariah, harus berangkat dari suatu asumsi bahwa akuntansi
adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Kekuatan pertama adalah
bahwa akuntansi adalah sesuatu yang dibentuk oleh lingkungannya. Kekuatan kedua
adalah bahwa akuntansi adalah sesuatu yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi
lingkungannya, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi akuntansi.
Jika demikian, maka usaha yang harus dilakukan oleh para akuntan adalah
bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah bentuk akuntansi yang dapat mengarahkan
perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peradaban
bisnis yang ideal. Menurut Triyuwono dikatakan bahwa bisnis yang ideal yaitu
peradaban bisnis dengan nilai humanis, emansipatoris, transendental, dan
teologikal.
Sesuai dengan sifat bisnis
tersebut, maka akuntansi syariah juga harus memiliki sifat humanis,
emansipatoris, transendental, dan teologikal. Lebih jauh Triyuwono
menguraikan sifat-sifat tersebut sebagai berikut. Nilai humanis akuntansi syariah
adalah, bahwa akuntansi yang dibentuk ini ditujukan untuk memanusiakan
manusia, atau mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Sebab menurut
penelitian Morgan (1988) diketahui, bahwa praktek akuntansi telah mengakibatkan
manusia menjadi less humane.46 Atau dengan istilah lain, bahwa
masyarakat kita sedang mengalami proses dehumanisasi.
Sifat humanis akuntansi
atau bentuk bisnis lainnya tersebut, diharapkan dapat mendorong perilaku
manusia itu sendiri. Sehingga manusia semakin kuat kesadaran dirinya tentang
hakikatnya. Melalui kesadaran diri tentang hakikat manusia ini merupakan
landasan bagi manusia dalam memberi nilai emansipatoris pada akuntansi syariah.
Sifat ini berarti bahwa tidak lagi berlaku bentuk dominasi atau penindasan dari
satu pihak ke pihak yang lain. Dengan kata lain, informasi yang diberikan oleh
akuntansi syariah adalah berupa pembebasan dan tertuju pada semua pihak
serta tidak menyepelekan pihak lain, atau akuntansi syariah akan berdiri
pada posisi yang adil.
Oleh karena akuntansi syariah
dibangun berdasarkan syariah Islam, maka nilai transendental
akuntansi syariah terlihat jelas. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa
akuntansi syariah tidak semata-mata menjadi instrumen bisnis yang
bersifat profan, tetapi juga sebagai instrumen yang melintas batas dunia
profan. Dengan demikian, yang selama ini akuntansi dikenal sebagai alat pertanggungjawaban
kepada pemilik perusahaan, maka akuntansi syariah adalah lebih dari itu,
yaitu pertanggungjawaban kepada stakeholders dan Tuhan. Dengan sifat
ini, dalam melakukan praktek bisnis dan akuntansi maka seseorang yang terlibat akan
selalu menggunakan, atau tunduk dan pasrah terhadap kehendak Tuhan (etika
syari'ah). Nilai semacam inilah yang dimaksud dengan teologikal. Artinya
praktek akuntansi syariah akan mengantarkan pelakunya secara riil
teraktualisasi dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi
seluruh alam.
Mengapa akuntansi syariah
muncul ke permukaan, padahal akuntansi Barat telah mengakar dalam inti
bisnis masyarakat? Ternyata, para perintis akuntansi, khususnya bidang ekonomi
politik akuntansi, memiliki beberapa keraguan tentang pandangan akuntansi
modern yang akan menunjukkan data akuntansi secara netral diantara pemakainya.
Mereka menganggap hubungan antara akuntansi dan masyarakat adalah penting.
Mereka mempertanyakan peranan akuntansi untuk menghubungkan masalahmasalah sosial
dengan masalah organisasi dan individual. Sebab perhatian terhadap akuntansi
dalam masyarakat tidak sama di mana-mana kendatipun di antara masyarakat (negara-negara)
yang menganut konsep itu seluruhnya.
Teori akuntansi harus
mengkaji akuntansi di masyarakat dimana ia dipraktekkan. Hal ini berarti bahwa
sikap ini mungkin merupakan suatu cara untuk melahirkan aturan-aturan
akuntansi. Sebagaimana dijelaskan oleh Gambling, oleh karena tidak adanya
aturan akuntansi, maka akuntansi Barat tidak membahas mengenai aturan apa pun
yang berkaitan dengan masalah organisasi (perusahaan), yang berhubungan dengan
masyarakat dan individu. Aturan semacam itu bisa disebut sebagai suatu bahasan
dalam teori akuntansi sekarang. Di pihak lain persyaratan masyarakat mengenai akuntansi
secara kuantitatif meningkat juga.
Akuntansi syariah tidak
menolak pendapat bahwa akuntansi menyesuaikan kelompokkelompok yang
berkepentingan. Tetapi Akuntansi Syariah menyangkut masalah ekonomi,
masalah politik, dan juga masalah akuntansi. Dengan kata lain, fungsinya
sebagai bagian syariah. Dalam konteks itu harus diterima bahwa akuntansi
Islam (syariah) memainkan peranan untuk menyesuaikan kelompok-kelompok
yang berkepentingan dalam masyarakat. Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa
teori akuntansi syariah dipelajari sebagai suatu sistem akuntansi dan pada
saat yang sama ditafsirkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan manajemen, ekonomi,
hukum, politik, dan agama.
Praktek Akuntansi Syariah
Kemunculan dan perkembangan
lembaga keuangan Islam di Indonesia yang sangat fenomenal, telah memicu
lahirnya diskusidiskusi serius lebih lanjut, mulai dari produk atau jasa yang
ditawarkan, pola manajemen lembaga, sampai kepada pola akuntansinya. Aspek
akuntansi badan usaha memang selalu menarik untuk dijadikan kajian dan bahan
diskusi, apalagi bila badan tersebut mempunyai kekhasan tersendiri seperti halnya
lembaga keuangan Islam. Menariknya akuntansi untuk dibahas, tentu karena adanya
beberapa alasan. Pertama: akuntansi selama ini dikenal sebagai alat
komunikasi, atau sering diistilahkan sebagai bahasa bisnis. Kedua,
akuntansi sering diperdebatkan apakah ia netral atau tidak. Ketiga,
akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan (politik, ekonomi, budaya) dimana
ia dikembangkan; dan Keempat, akuntansi mempunyai peran sangat penting,
karena apa yang dihasilkannya, bias menjadi sumber atau dasar legitimasi sebuah
keputusan penting dan menentukan.
Dengan pertimbangan faktor-faktor
di atas, maka manakala lembaga keuangan Islam ramai dibicarakan, timbul
pertanyaan seperti, bagaimana dengan akuntansi yang diterapkan oleh lembaga
keuangan Islam? Apakah lembaga keuangan Islam boleh memakai akuntansi yang
sekarang dikenal, atau harus menerapkan praktik akuntansi yang berbeda? Jika
demikian, bagaimana bentuk akuntansi yang lebih Islami, atau dapat diterima syariah?
Sejauh mana akuntansi syariah berbeda dengan praktik akuntansi yang
sekarang ada?
Pada tatanan teknis
operasional, akuntansi syariah adalah instrumen yang digunakan untuk
menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang bekepentingan
dalam pengambilan keputusan ekonomi. Persoalan yang muncul adalah bagaimana
keputusan ekonomi yang sekiranya tidak menyimpang dari syariah Islam
atau dapat diterima oleh Islam. Untuk itu, dalam pembahasan teori maupun
praktek ekonomi (termasuk di dalamnya bidang manajemen atau akuntansi,
misalnya) hendaknya dibahas dari sudut Islam, bukan sekedar dari sudut agama.
Dalam kaitan ini, Qardhawi menyarankan, agar: “kita tidak membahas ekonomi dari
sudut agama, akan tetapi (membahas) ekonomi dari sudut Islam”. Mengapa
demikian? Sebab Islam adalah lebih integral dari sekedar agama. Islam adalah
agama dan dunia, ibadah dan muamalah, aqidah dan syariah,
kebudayaan dan peradaban, agama dan negara.
Selain dari pada itu, kita
mendapatkan hal pokok lain dalam ibadah Islam. Menurut Qardhawi ditegaskan : “…
bagian ibadah Islam yang pokok itu, adalah satu ibadah khusus yang istimewa,
yang pada kenyataannya merupakan bagian dari sistem keuangan dan ekonomi dalam
pandangan Islam. Itulah ibadah zakat, ...Dalam bagian dosa besar yang
diharamkan dengan pengharaman yang sangat kuat, kita menemukan dosa besar agama,
yang tergolong “tulang belikat” sistem ekonomi bagi sebagian besar umat manusia,
baik dahulu maupun sekarang. Itulah riba dimana Rasulullah SAW telah melaknati
para pemakannya, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya.”
Dengan demikian jelas,
bahwa upaya kita menemukan format teori maupun praktek ekonomi (manajemen dan
akuntansi Islam) harus dilandaskan pada Islam sebagai sesuatu yang integral.
Kemudian diturunkan sampai pada bagian yang lebih bersifat operasional seperti
bagaimana pengaturan zakat, bagaimana persoalan riba, dan sebagainya.
Hal-hal demikian inilah yang merupakan ciri-ciri khas dari pengembangan bidang/aspek
kehidupan yang Islami, sesuai dengan syariah Islam.
Di samping itu, usaha
membentuk model akuntansi syariah bukan suatu langkah “tambal sulam”
yang dilakukan untuk memperbaiki akuntansi konvensional. Akan tetapi, upaya ini
harus dilakukan dengan pijakan filosofis yang sangat mendasar. Di balik itu,
pemikiran filosofis tidak akan banyak memberikan perubahan, bila tidak dilanjutkan
pada pemikiran teoritis dan teknis.
Menurut penilaian Gambling
dan Karim, bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk membangun akuntansi
(kebanyakan) adalah dengan pendekatan seperti: empiricalinductive approach
dan empirical-deductive approach. Di samping itu, Gambling
dan Karim mengkritik terhadap metode dan pengukuran akuntansi, serta
klasifikasi aktiva. Kritikan dan penilaian Gambling dan Karim tersebut akhirnya
ditemukan sebuah kesimpulan bahwa untuk pengukuran zakat dari harta dan
aset yang dimiliki oleh perseorangan maupun perusahaan, harus digunakan
pendekatan lain.
Akuntansi Syariah sebagai
Refleksi Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban. Wujud akuntansi syariah tercermin
dalam kiasan atau metafora “amanah”. Metafora amanah dapat
diturunkan menjadi metafora “zakat”, atau dengan kata lain, realitas organisasi
akuntansi syariah adalah realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat.
Metafora ini membawa konsekuensi pada organisasi bisnis, yaitu organisasi
bisnis yang tidak lagi berorientasi pada laba (profitoriented) atau
berorientasi pada pemegang saham (stakeholders-oriented), tetapi
berorientasi pada zakat (zakat-oriented).52 Dengan orientasi zakat,
perusahaan berusaha untuk mencapai “angka”pembayaran zakat yang tinggi. Dengan
demikian, laba bersih (net profit) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (performance)
perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.
Dilihat dari nilai praktis
akuntansi, akuntansi syariah dengan metafora amanah dan berorientasikan
zakat merupakan metafora akuntansi yang sangat fokus pada orientasi sosial
dan pertanggungjawaban. Sebab akuntansi (bisnis) yang bermetaforakan amanah biasanya
memiliki nilai praktis yang bersifat humanis, emansipatoris, transcendental
dan teleologikal. Nilai praktis ini, menunjukkan sifat amanah bagi
para pelaku dan penggunanya. Menurut tradisi Islam, sebagaimana yang pernah
diuraikan di muka, sifat amanah dapat diturunkan menjadi ciri
khas zakat. Dengan demikian, zakat merupakan
tujuan akhir dari setiap unit bisnis Islami (syariah).
Nilai praktis akuntansi syariah
yang berorientasi zakat tersebut, menimbulkan konsekuensi ontologis,
bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan
realitas (peradaban) manusia beserta jaringan-jaringan kuasanya, untuk kemudian
memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat
jaringanjaringan kuasa Ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari.
Dengan istilah lain, dapat terbangunnya ontologi tauhid. Dengan cara
demikian, realitas alternatif diharapkan akan dapat membangkitkan kesadaran
diri secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kuasa Ilahi.
Melalui kesadaran diri ini, seseorang akan selalu merasa kehadiran Tuhan dalam dimensi
waktu dan tempat di mana berada.
Jadi, dengan akuntansi syariah,
realitas sosial yang dikonstruk mengandung nilai tauhid dan ketundukan pada
jaringan-jaringan kuasa Ilahi; yang semuanya dilakukan dengan meta-perspective,
yaitu perspektif khalifat-ulLah fil ardh, suatu cara pandang yang sadar
akan hakikat diri manusia dan tanggungjawab kelak di kemudian hari di hadapan
Allah SWT. Dalam skala mikro, realitas sosial dapat diidentikan dengan realitas
organisasi, yaitu realitas yang diciptakan dalam organisasi bisnis, sehingga terbentuk
kondisi seperti yang dicitakan dalam ontologi tauhid tadi. Bila realitas organisasi
yang demikian tercipta, maka sangat mungkin bahwa realitas tersebut akan menebarkan
rahmat, yang tidak saja bagi mereka yang secara aktif terlibat dalam operasi
organisasi, tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan alam sekitarnya.
Gambaran ideal tersebut di
atas dapat diwujudkan bila organisai (bisnis) dikiaskan sebagai zakat.
Penggunaan kiasan semacam ini adalah sangat penting, karena dengan cara ini
seseorang akan merancang organisasi. Sebagaimana diketahui, bahwa banyak metafora-metafora
organisasi yang telah dikenal, diantaranya: cybernetic system, population
ecology, political system, theater, culture dan lain-lainnya.
Kesemua metafora ini berdiri di atas paradigma positivistik. Penggunaan
masing-masing metafora tersebut mempunyai implikasi sendiri-sendiri terhadap realitas
kehidupan manusia. Penggunaan metafora amanah dan zakat dalam
bentuk yang lebih operasional merupakan salah satu alternatif untukmenciptakan
realitas organisasi yang terikat pada jaringan-jaringan kuasa Ilahi. Dengan
demikian, bila metafora zakat (realitas organisasi bermetaforakan zakat)
secara sadar diterima dan dipraktikkan dalam kegiatan bisnis sebuah perusahaan
atau dalam keseluruhan sistem bisnis, maka di dalamnya akan tercipta apa yang
dinamakan dengan realitas organisasi dengan jaringan kuasa Ilahi. Realitas
organisasi demikian inilah yang harus direfleksikan secara “obyektif” oleh
akuntansi. Oleh karena, dengan “obyektivitas”, akuntansi tidak akanmembiaskan atau
mendistorsikan realitas organisasi yang bermetaforakan zakat ke dalam
bentuk realitas lainnya.
Islam adalah agama yang rahmatan
lil ‘alamiin. Artinya ajaran Islam akan dapat diterapkan atau
dipakai siapa saja, dan dimana saja. Rahmatan lil ‘alamiin adalah
sebuah konsep yang mengandalkan pada konsep keadilan. Keadilan
merupakan isi kandungan yang tidak dapat dihilangkan dari keyakinan Islam.
Sehingga kondisi ideal masyarakat Islam tidak akan dapat tercapai
apabila keadilan tidak ditegakkan. Islam ingin menjinakkan semua
perilaku dzalim dari masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah perilaku
dzalim masyarakat bisnis. Perilaku dzalim adalah perilaku-perilaku dalam
bentuk diskriminasi, ketidakadilan, eksploitasi, tekanan dan
perilaku sewanang-wenang yang dengan dengan perilaku ini dapat merugikan
orang lain. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah kapan suatu
keadilan dalam suatu masyarakat terwujud? Keadilan masyarakat merupakan
keadilan ideal, dimana masyarakatnya dapat hidup dengan layak dalam
berbagai bidang. Tidaklah mungkin untuk mendapatkan masyarakat
Islam yang ideal sementara keadilan tidak ditegakkan.
Berdasarkan paparan di
atas, satu hal yang tidak dapat dihindari dari keyakinan Islam bahwa manusia
merupakan khalifah (wakil) Tuhan, dan manusia harus mengatur hidup sesuai
dengan status mereka. Pengarahan-pengarahan yang terkandung dalam ajaran-ajaran
Islam adalah dalam rangka membantu merealisasikan tujuan ini. Para ulama sangat
percaya bahwa kesejahteraan umat dan peringanan mereka dari beban hidup yang
berat merupakan tujuan dasar syariah. Pandangan ini, jika dilihat dari
sudut pandang ekonomi merupakan penekanan pada penciptaan kelayakan ekonomi melalui
pemenuhan kebutuhan dasar dan penciptaan keadilan sosial-ekonomi.
Pembicaraan mengenai
akuntansi Islam haruslah dipahami sebagai sebuah alat yang memiliki orientasi
sosial. Mengapa demikian? Sebab akuntansi Islam tidak hanya sebagai alat untukmenterjemahkan
fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode
untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat
Islam. Hal ini tidak sama dengan perbedaan antara akuntansi deskriptif dengan
akuntansi normatif. Akuntansi deskriptif ini bertujuan untuk menawarkan
akuntansi yang cocok dengan tujuan tertentu. Jika tujuan berbeda,maka pasti
norma juga berbeda. Akuntansi Islam memiliki satu tujuan yaitu akuntansi harus
mematuhi prinsip Islam.
Akuntansi Islam muncul
sebagai turunan dari prinsip-prinsip Islam. Dalam kaitan ini, semua akuntansi
Islam dapat disebut normatif. Tetapi, benar juga jika disebut bahwa di mata
masyarakat (Islam), perbedaan yang menarik antara positif-normatif atau deskriptif/preskriptif
atau dikotomi mendasar antara fakta-nilai yang merupakan sifat yang dianut,
merupakan suatu jenis pengetahuan yang saat ini terjebak dalam suasana kendala metodologi
dalam studi akuntansi khususnya tentang Akuntansi Islam. Hukum Islam atau syariah,
berlaku bagi setiap muslim dan membentuk aturan dasar bagi semua lembaga keuangan
syariah (Islam), termasuk perbankan syariah. Syariah diterapkan
untuk mewujudkan masyarakat ideal, sehingga lembaga
keuangannya dan akuntansi memiliki kesamaan
pembenarannya sendiri. Tentu saja ada perbedaan pendapat terhadap suatu fenomena
ekonomi. Argumen mengenai sifat-sifat zakat misalnya. Tidak peduli apakah
perusahaan menghemat uang atau pemerintah mengumpulkan zakat, tetapi masalahnya
adalah menentukan apakah yang terbaik untuk memahami Islam.
Secara jelas akuntansi
Islam yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah adalah upaya
penerapan akuntansi yang menyangkut masalah ekonomi, masalah politik, dan juga
masalah akuntansi itu sendiri. Dengan kata lain, fungsinya sebagai bagian dari syariah.
Dalam konteks itu harus diterima, bahwa akuntansi syariah memainkan peranan
untuk menyesuaikan kelompokkelompok yang berkepentingan bisnis dalam masyarakat.
Di sinilah letak posisi social dari akuntansi Islam.
Akuntansi berorientasi
sosial adalah sebuah akuntansi yang menyajikan atau mengungkap dampak sosial
perusahaan terhadap masyarakat. Dengan demikian, pengungkapan perusahaan
tentang dampak sosialnya terhadap masyarakat sebagai suatu kewajiban. Jika
ihwalnya adalah berkaitan dengan masalah kewajiban sosial, maka cara baku untuk
pengembangan akuntansi yang dapat diterima oleh seluruh umat –sesuai dengan
sifat rahmatan lil ‘alamiin ajaran Islam– adalah dengan cara memperluas konsep
dasar sistem zakat.
Mengapa harus memperluas
konsep dasar sistem zakat? Sebab sebagaimana diuraikan pada bagian
sebelumnya, bahwa zakat sebagai suatu institusi yang memiliki perspektif
sosial harus dikenakan kepada seluruh aktiva perusahaan maupun perorangan. Walaupun
meski harus dilihat lebih dahulu apakah zakat dikenakan kepada aktiva lancer
atau tidak lancar. Mengingat zakat merupakan pengeluaran yang harus
dibayarkan setelah mencapai nishab. Nishab terjadi apabila harta yang
dimiliki seseorang atau perusahaan itu bertambah dan bertambah, sehingga yang bersangkutan
akan dikenai pengeluaran zakat apakah sebanyak 2,5%, 5% atau 10%, tergantung
pada jenis aktiva yang menghasilkan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan.
Dengan kata lain, zakat dalam akuntansi dikenakan pada aktiva lancar.
Oleh karena orientasi
sosial akuntansi syariah adalah dibebankan kepada perluasan konsep zakat,
maka kias (metafora) organisasi akuntansi harus dirujukkan pada orientasi zakat,
bukan lagi pada orientasi laba atau stakeholder oriented. Inilah yang
lebih lanjut dikatakan oleh Triyuwono sebagai organisasi bermetaforakan “amanah”.
Orientasi zakat mengandung pengertian luas dan komprehensif. Sebab zakat
bukan sekedar dinyatakan dalam bentuk angka-angka prosentase, akan tetapi
melalui zakat dapat diketahui kinerja perusahaan. Yaitu semakin tinggi zakat
yang dikeluarkan oleh perusahaan berarti semakin besar laba yang di dapat perusahaan.
Lebih tegas lagi dapat
dikatakan, bahwa penggunaan kiasan (metafora) zakat untuk menciptakan
realitas organisasi mempunyai beberapa makna. Menurut Triyuwono ada lima makna
realitas organisasi tersebut, yaitu:
Ada
transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat.
Karena
yang menjadi tujuan adalah zakat, maka segala bentuk operasi perusahaan
(akuntansi) harus tunduk pada aturan main (rules of game) yang ditetapkan
dalam syariah.
Zakat
mengandung perpaduan karakter kemanusiaan
yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik/sosial.
Zakat
mengandung nilai emansipatoris.
Zakat
adalah jembatan penghubung antara
aktivitas manusia yang bersifat duniawi dan ukhrowi.
Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang
seimbang antara karakter egoistik dan altruistik/sosial. Artinya, bahwa seseorang
mengeluarkan zakat berarti ia telah mementingkan lebih dahulu
kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Karakter egoistik
mencerminkan bahwa seseorang atau perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari
laba (namun tetap dalam bingkai Syariah), dan kemudian sebagian dari
laba (dan kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat. Sedangkan
altruistik atau sosial mempunyai
arti bahwa perusahaan juga mempunyai kepedulian yang
sangat tinggi terhadap kesejahteraan manusia dan alam lingkungan yang semuanya
ini tercermin dalam zakat itu sendiri.
Zakat mengandung nilai emansipatoris. Hal ini berarti, bahwa
zakat sebagai lambing pembebas manusia dari ketertindasan ekonomi,
sosial, dan intelektual, serta pembebasan alam dari penindasan dan eksploitasi
manusia. Akhirnya, zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia
yang bersifat duniawi dan ukhrowi. Hal ini berarti, bahwa zakat sebagai jembatan,
memberikan kesadaran ontologism bagi diri manusia, karena segala bentuk kegiatan
profan selalu berkait erat dengan kehidupan manusia dihadapan Allah
kelak di akhirat.
Dengan demikian jelas,
bahwa kiasan (metafora) akuntansi syariah harus dibangun dengan
memperhatikan makna zakat, sebagai suatu orientasi sosial. Sebab
orientasi ini akan berkaitan erat dengan tujuan akhir kinerja akuntansi. Tujuan
akhir kinerja akuntansi adalah pembuatan laporan sebagai bahan
pertanggungjawaban tentang kondisi aktiva, pasiva, dan modal yang dimiliki oleh
seseorang maupun perusahaan.
Implikasi dari pemikiran di
atas menunjukkan, bahwa semua perangkat organisasi yang akan disusun harus
benarbenar merefleksikan zakat sebagai suatu kias (metafora). Hal ini
menunjukkan adanya bentuk transformasi. Transformasi ini tidak saja akan
mempengaruhi perilaku manajemen, stockholders, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya,
tetapi juga perangkat informasi. Perangkat informasi yang ada dalam perusahaan
inilah yang biasanya berbentuk akuntansi yang digunakan oleh organisasi yang
bersangkutan.
Kecuali itu harus diingat,
bahwa bentuk organisasi digambarkan di atas bukanlah sebagai satu-satunya
faktor yang berpengaruh terhadap kias (metafora) dan orientasi akuntansi syariah.
Akan tetapi, faktor-faktor lain seperti sistem ekonomi, sosial, politik, peraturan
perundang-undangan, kultur, persepsi, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, mempunyai
tanggungjawab yang besar terhadap bentuk akuntansi. Hal inilah yang menunjukkan
bahwa akuntansi merupakankeutuhan (entitas) informasi yang tidak bebas nilai,
tetapi merupakan keutuhan (entitas) informasi yang sarat nilai.
Satu hal penting yang dapat
dikaji dari ayat 282 surat al-Baqarah adalah adanya perintah dari Allah
kepada kita untuk menjaga: Keadilan dan Kebenaran di dalam melakukan setiap
transaksi. Lebih dalam perintah ini menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban
(accountability) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan,
tidak menimbulkan konflik, dan adil. Untuk mewujudkan sasaran ini maka dalam
suatu transaksi diperlukan saksi.
Di samping itu, kalau kita
kembali kepada pembahasan, bahwa manusia diciptakan Allah di muka bumi ini
memiliki fungsi dan peran ganda, yaitu: fungsi khalifah dan Abdullah
(wakil dan hamba). Di dalam menjalankan fungsi dan peran ini tentu saja pemberi
peran akan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi tersebut. Oleh
karena itu, di dalam akuntansi kehidupan manusia, maka manusia sebagai khalifah
dan Abdullah tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses akuntansi. Dengan kata
lain, manusia akan selalu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan amalnya
dihadapan Sang pemberi amanah, yaitu Allah SWT.
Gambaran di atas harus
dijadikan pijakan dalam pengembangan format akuntansi syariah, yang
berdimensikan pertanggungjawaban (accountability). Dimensi pertanggungjawaban
dalam akuntansi syariah adalah memiliki cakupan yang luas. Jadi pertanggungjawaban
ini bukan hanya pertanggungjawaban atas uang (finansial) yang digunakan dalam melaksanakan
kegiatan, akan tetapi pertanggungjawaban ini harus mampu meningkatkan tanggungjawab
secara horizontal dan vertikal. Pertanggungjawaban horizontal tertuju pada
masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan. Sementara pertanggungjawaban
vertikal adalah tertuju pada transendensi aktivitas (finansial, dan sebagainya)
kepada Dzat yang memberikan tanggungjawab. Secara rinci, pertanggungjawaban
akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi informasi dalam rangka pemenuhan
kebutuhan. Sehubungan dengan kepentingan-kepentingan tersebut Hadjisarosa mengidentifikasi
sebagai berikut:
Kelangsungan
hidup dan perkembangan perusahaan
Pelanggan
Pemilik
modal
Karyawan
Rekanan
Pemerintah
Masyarakat,
dan
Pelestarian
lingkungan.60
Kendatipun telah terdapat
delapan kepentingan yang harus diperhatikan dalam melakukan pertanggungjawaban
atas kondisi dan informasi akuntansi, namun delapan hal tersebut hanyalah baru
sebatas pada dimensi horizontal. Timbul pertanyaan, dimanakah letak dimensi
vertikalnya? Jawabanya adalah ada pada dimensi zakat. Zakat sebagai
manifestasi pertanggungjawaban hamba yang melakukan perbuatan/aktivitas bisnis
yang dapat diaudit kemudian dipertanggungjawabkan kesucian modal kepada Dzat
pemberi modal. Dimensi inilah yang merupakan dimensi paling tinggi.
Perihal yang berkaitan
dengan masalah pertanggungjawaban secara vertikal secara syariah diatur
oleh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan accountability
yang berkaitan dengan dimensi horizontal. Kiranya pandangan Lee Parker dapat dijadikan
rujukan atau petunjuk bagi peningkatan accountability, sebagai berikut :
Mengintegrasikan
antara data keuangan dan nonkeuangan
Penilaian
terhadap hasil yang bersifat keuangan dan non keuangan dengan membandingkannya
dengan tujuan yang ingin dicapai.
Memperluas
ruang lingkup tanggung jawabmencakup masyarakat/lingkungan
Laporan
menyangkut tingkat kepatuhan perusahaan pada peraturan pemerintah dan standar
akuntansi.61
Sesuai dengan kata kunci
pembicaraan ini, yaitu pertanggungjawaban, maka akuntansi
pertanggungjawaban merupakan ciri khas akuntansi syariah.
Sebab akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi yang memberikan informasi
yang adil dan bernar. Dengan demikian akuntansi syariah (Islam) yang
memiliki unsur pengertian ekonomi, politik, dan agama memiliki kemungkinan besar
untuk menunjukkan kunci ke arah akuntansi Pasca Newton.
Berdasarkan pembahasan ini,
maka secara nyata menunjukkan bahwa akuntansi syariah (Islam) dapat
memberikan sumbangan untuk menciptakan paradigma baru dalam akuntansi. Namun
perlu ketegasan, bahwa tidak perlu lagi untuk membedakan antara Akuntansi
normatif dan deskriptif dalam akuntansi Islam. Sebab di dalam Islam keduanya
akan berjalan. Tidak mungkin ditemukan deskripsi jika tidak ada norma. Norma
adalah acuan dalam pengembangan deskripsi. Jadi keduanya ibarat koin mata uang,
yang memiliki sisi berbeda namun nilainya sama.